Monday, June 28, 2021

TPNPB-OPM Tolak Undangan Polri, Ajak Jokowi Dialog Selesaikan Masalah Papua

 

Ilustrasi, sumber foto: Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa

JURAGAN KIUTentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak undangan Polri untuk berdialog dengan kepala daerah untuk menyelesaikan masalah dan membangun kembali Papua.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan dialog yang ditunggunya adalah dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo “Jokowi” yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“TPNPB-OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah, karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi, maka layak duduk di meja perundingan dengan Presiden Indonesia,” kata Sebby, Selasa (1/6/2021). .

Masalah Papua menurut TPNPB-OPM harus diselesaikan melalui mekanisme PBB

Sebby menjelaskan, kepala daerah di empat daerah rawan kelompok kriminal bersenjata (KKB), seperti Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Mimika, tidak memiliki kapasitas untuk berunding dengan TPNPB-OPM atas nama rakyat Papua.

“Karena masalah Papua adalah sengketa internasional yang belum tuntas, oleh karena itu masalah status politik West Papua (Papua Barat) harus kembali dibicarakan di PBB melalui mekanisme PBB,” ujarnya.


Polisi ajak KKB turun gunung untuk berdialog

Sebelumnya, Kabag Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan selama masa perpanjangan, Satgas Operasi Nemangkawi akan meningkatkan kegiatan soft approach.

Termasuk meminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari persembunyiannya di pegunungan untuk melakukan dialog.

“Kita mengajak kepada teman-teman (KKB) yang sekarang masih di gunung, tidak mau turun, kita ajak. Sama-sama kita ajak kepada Pemda, kepada tokoh adat ayo kita ajak turun (KKB), bangun daerahnya," kata Argo di Mabes Polri, Senin (31/5/2021).


Polri dan kepala daerah telah berdialog untuk mendengarkan aspirasi KKB

Setidaknya ada empat kabupaten yang masih rawan dioperasi oleh 9 kelompok teroris KKB Papua. Keempat kabupaten tersebut adalah Intan Jaya, Puncak, Nduga dan Mimika.

Menurut Argo, pihaknya telah mengumpulkan kepala daerah di empat daerah yang masih rawan. Ini untuk mendengarkan aspirasi KKB Papua.

“Kemarin sudah kita kumpulkan, kita ajak dialog. Ada bapak bupati, para bupati yang kira-kira rawan terhadap KKB. Bupati ini kita ajak, kita ajak dialog, kita tanya apakah permasalahan yang ada di sana. Apa yang dimau oleh masyarakat itu apa, terutama KKB,” kata Argo.

"Intinya bahwa para bupati itu kita ajak, kita dialog kita ajak ngomong untuk menyelesaikan masalah. Jadi siapa tahu nanti dari kelompok yang ada di Papua sana bisa turun dan dia bergabung membangun Papua lebih baik," lanjutnya.


No comments:

Post a Comment