Ilustrasi BEM UI saat sedang melakukan aksi. Foto: Twitter @BEMUI_Official
Juragan Kiu - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari luar Jakarta ramai-ramai bersuara terkait pemanggilan BEM Universitas Indonesia oleh pihak kampus, usai mengkritik Presiden Joko Widodo “Jokowi” dengan mengunggah meme yang bertuliskan Jokowi: The King of Lip Service.
BEM Universitas Diponegoro (Undip) Jawa Tengah mengecam keras pemanggilan pihak kampus dengan menyebut pembungkaman.
“Kami mengecam keras dengan tindakan pembungkaman hak dalam menyampaikan pendapat yang dialami oleh BEM UI,” kata Ketua BEM Undip, Chory, saat dihubungi, Selasa (29/6/2021).
Yakin bahwa BEM UI memiliki alasan yang kuat
Menurut BEM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, kritik BEM UI terhadap Jokowi bukan tanpa dasar. BEM Untirta meyakini BEM UI memiliki hasil kajian dan penelitian yang kuat.
“Saya yakin kalau teman-teman dari BEM UI punya hasil kajian dan riset yang kuat sehingga memunculkan isu tersebut,” kata Ketua BEM Untirta, Zarly.
Selain itu, BEM Untirta juga menyayangkan sikap rektor yang melakukan tindakan represif dan membungkam pemanggilan tersebut.
“Hal yang begitu disesalkan adalah tindak pemanggilan ini memperlihatkan bahwa UI menghilangkan demokrasi dari kawan-kawan BEM UI,” kata Zarly.
Kebijakan Jokowi selama 2 periode dianggap tidak berpihak pada rakyat
Menurut BEM Untirta, pemerintahan Jokowi selama dua periode ini merupakan cerminan dari bobroknya birokrasi. Ia mengatakan hal itu karena ia menilai banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat hingga saat ini.
"Mulai dari Pak Jokowi yang bilang kangen aksi namun represifitas terus terjadi terhadap gerakan sektor rakyat, omnibus law atau Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang semakin mengkerdilkan buruh dan menjadikan oligarki super power," kata Zarly.
“Selanjutnya ada skema kampus merdeka yang seolah melepas tanggung jawab negara terhadap pendidikan, selanjutnya ada Rancangan UU (RUU) PKS yang tak kunjung disahkan yang menimbulkan keresahan bagi kaum perempuan, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilemahkan sehingga marak terjadi korupsi,” lanjutnya.
Tak jauh berbeda, BEM Undip juga mengatakan bahwa kinerja Jokowi telah dipaksakan dan hanya untuk kepentingan segelintir orang.
“Pemerintahan Jokowi sering melanggengkan perundang-undangan yang dipaksakan dan hanya kepentingan segelintir,” kata Chory.
BEM Unpad dukung kritik BEM UI terhadap Jokowi
Selama dua masa jabatannya, menurut BEM Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, pemerintah Jokowi cukup banyak mendapat penilaian, terlihat dari hastag yang digunakan masyarakat.
“Pada era ini cukup banyak evaluasi pada pemerintahan Jokowi, terlihat dari berbagai tagar yang digunakan seperti #reformasidikorupsi #aspirasidirepresi atau #kpkdikebiri ini menunjukkan kejengahan publik terhadap kondisi pemerintah saat ini,” kata Ketua BEM Unpad, Rizky.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, BEM Unpad juga mendukung BEM UI yang mengkritik Jokowi.
“Saya mendukung apa yang dilakukan BEM UI,” kata Rizky.
4. Tanggapan Jokowi: Kritik boleh
Menanggapi kritik terhadap dirinya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kritik yang dilakukan BEM UI merupakan bentuk ekspresi. Menurutnya kritik adalah bagian dari demokrasi dan tidak ada larangan.
"Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).
No comments:
Post a Comment