Juragan Kiu - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman (kiri) meninjau situasi di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Mei 2021. Anies mengakui adanya lonjakan pengunjung di pusat tekstil terbesar se-Asia Tenggara pada akhir pekan ini. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Pengamat kebijakan transportasi publik, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, solusi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan meniadakan KRL dari Stasiun Tanah Abang untuk mengurai kemacetan hanya memindahkan masalah.
Anies menyediakan armada Transjakarta gratis untuk mengangkut warga dari Tanah Abang, karena KRL tidak berhenti di Tanah Abang mulai pukul 15.00. sampai 7:00 malam. WIB.
“Ya sama saja hanya memindahkan masalah ke Transjakarta, dia (Anies) tidak menyelesaikan masalah hanya memindahkan masalah,” ujarnya, Senin (3/5/2021).
Hal itu dilakukan Anies setelah padatnya pengunjung di Pasar Tanah Abang juga berdampak pada penggunaan KRL di Stasiun Tanah Abang.
Terapkan protokol kesehatan, jangan pindahkan masalahnya
Tigor mengatakan, semestinya Anies mengatasi kerumunan di Pasar Tanah Abang dengan menerapkan protokol kesehatan ketimbang memindahkan pengguna transportasi KRL ke Transjakarta. Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak melempar masalah tersebut ke masalah lain.
"Itu ngaco, itu dia hanya memindahkan masalah, karena Transjakarta penuh loh sekarang," ujarnya.
Tambahkan angkutan publik untuk mengakomodasi masyarakat
Selain melaksanakan protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang, Tigor meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah armada pengangkut publik.
“Kalau sudah seperti ini tambah armada dong, sudah tahu demand-nya tinggi, kalau demand-nya tinggi tambah armada jangan ditahan,” ujarnya.
Hal ini juga dinilai berdampak pada masyarakat lain, seperti karyawan yang tidak berkunjung ke pasar Tanah Abang namun menggunakan KRL di Stasiun Tanah Abang.
Pasar yang penuh sesak melanggar aturan kapasitas 50 persen
Tigor bahkan menyarankan jika protokol kesehatan tidak bisa dilaksanakan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta menutup sementara pasar Tanah Abang, apalagi kepadatan di Pasar Tanah Abang telah menyalahi aturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dengan membatasi kapasitas 50 persen.
“Protokol kesehatan dijalanin, gimana caranya, jangan cuma ngomong, kalau 50 persen ga tercapai, gak dijalanin, tutup (Pasar Tanah Abang), gitu aja,” ucapnya.
Jangan salahkan transportasi
Tigor menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak boleh menyalahkan transportasi yang dipadati, melainkan fokus pada masyarakat dan petugas untuk menjalankan protokol kesehatan.
KRL juga perlu tetap berjalan karena tidak ada yang salah dari akses penggunaan KRL. Satu hal yang bisa membuat KRL tetap digunakan, kata Tigor, adalah membatasi pengunjung Pasar Tanah Abang, seperti membagi jumlah pengunjung yang masuk.
"Suruh antre di luar, gantian, kalau gak mau tutup, gak belanja gak kiamat kok," ujarnya.
No comments:
Post a Comment