Ilustrasi, sumber foto: Istimewa
Juragan Kiu - Parlemen Kazakh (Mazhilis) pada Rabu (15/9/2021) menyetujui undang-undang untuk membatasi perusahaan media sosial asing. Oleh karena itu, perusahaan media sosial yang ingin beroperasi di Kazakhstan diharuskan untuk mendirikan cabang di negara mereka dan juga di Rusia.
Sebelumnya, negara tetangga Kazakhstan, Rusia juga melakukan hal yang sama dengan memperketat regulasi terhadap perusahaan teknologi asing di negara tersebut. Bahkan Rusia telah memberlakukan sejumlah denda terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Diharuskan untuk membuka kantor cabang di Kazakhstan
Parlemen Kazakh, atau Mazhilis, menyetujui RUU baru yang akan mengatur layanan media sosial di negara itu. Bahkan, jika undang-undang itu disahkan, perusahaan teknologi yang tidak mau membuka kantor cabang di negara Asia Tengah itu dalam waktu enam bulan akan diblokir.
Usulan revisi undang-undang perlindungan anak baru disetujui dalam pembacaan pendahuluan. Namun, undang-undang tersebut masih harus menjalani dua kali pembacaan di parlemen dan kemudian harus disetujui oleh senat, legislatif, sebelum akhirnya disahkan oleh Presiden Qasym-Zhomart Toqaev.
Sementara itu, RUU tersebut dirumuskan oleh dua anggota legislatif, Aidos Sary dan Dinara Zakieva. Undang-undang tersebut tidak hanya memblokir perusahaan media sosial, tetapi juga mencakup sejumlah situs web tanpa izin dan peraturan resmi, dikutip dari RFE/RL.
Disebut bermanfaat untuk melindungi anak-anak dari cyberbullying
Dilansir dari Reuters, meski rancangan undang-undang ini juga membatasi aplikasi media sosial dan perpesanan, namun rancangan undang-undang tersebut sebenarnya berfokus pada perlindungan hak anak dan pengurangan cyberbullying di Kazakhstan.
Nanti, jika undang-undang ini disetujui oleh senat dan presiden. Selain mendirikan kantor cabang di Kazakhstan, hanya penduduk lokal yang boleh menjadi kepala kantor. Selain itu, ia akan ditugaskan untuk menghapus konten ilegal terkait cyberbullying dalam waktu 24 jam.
Sementara itu, usulan hukum ini sepenuhnya merupakan inisiatif Pemerintah Kazakhstan dan menuai berbagai kritik. Pasalnya, undang-undang baru ini dianggap sebagai alat untuk membuang konten dan kritik yang tidak diinginkan oleh pemerintah, dilansir dari Caspian News.
Kazakhstan pernah memblokir LinkedIn tentang akun palsu dan kasino online
Pada bulan Juli, Kazakhstan memblokir akses ke anak perusahaan Microsoft, LinkedIn, atas tuduhan akun palsu dan kasino iklan online, yang dilarang di negara Asia Tengah.
Kemudian, akses situs web asal Amerika Serikat dengan 720 ribu pengguna di Kazakhstan itu akhirnya diizinkan kembali mengudara setelah bersedia menghapus semua konten yang diduga terlarang dan akun palsu di dalamnya, dikutip dari Caspian News.
Sejumlah aktivis dan jurnalis di Kazakhstan juga mengkritik RUU tersebut. Ini dianggap hanya digunakan untuk menghapus konten yang tidak pantas bagi para pemimpin di Kazakhstan.
"Anak mana yang akan dilindungi melalui undang-undang ini? Mungkin hanya sebagian besar dari parlemen dan pegawai negeri" sesuai kata Adil Jalilov, kepala pusat jurnalisme MediaNet, dilansir dari Reuters.
No comments:
Post a Comment